Jombang Pertahankan WTP ke-13 Berturut-turut, Bupati Warsubi Tegaskan Komitmen Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel -

Team Kabar Online – Pemerintah Kabupaten Jombang kembali menorehkan capaian positif dalam pengelolaan keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025.

Pencapaian tersebut menjadi kali ke-13 secara berturut-turut yang berhasil diraih Pemkab Jombang. Hasil itu sekaligus menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap standar pengelolaan keuangan negara.

Bupati Warsubi Terima Langsung LHP dari BPK

Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, menyerahkan langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Bupati Jombang Warsubi dan Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji di Auditorium BPK Perwakilan Jawa Timur, Jumat (29/5/2026).

Jombang Pertahankan WTP ke-13 Berturut-turut, Bupati Warsubi Tegaskan Komitmen Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel

Selain Kabupaten Jombang, BPK juga menyerahkan hasil audit LKPD Tahun Anggaran 2025 kepada 33 pemerintah kabupaten dan kota lainnya di Jawa Timur.

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK dalam memberikan penilaian terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

WTP Bukan Sekadar Prestasi, Tetapi Kewajiban

Menanggapi hasil audit tersebut, Bupati Warsubi menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 13 tahun berturut-turut. Menurutnya, capaian tersebut bukan semata-mata penghargaan, melainkan standar yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara pemerintahan.

“Alhamdulillah, Kabupaten Jombang mampu menjaga konsistensi opini WTP selama 13 kali berturut-turut. Hasil ini sejalan dengan harapan bersama pemerintah dan masyarakat Jombang. Kami sangat bersyukur atas kelancaran proses audit ini, dan berterima kasih kepada seluruh jajaran yang telah menjaga akuntabilitas kerja sehingga mendapat penilaian WTP dari BPK RI Perwakilan Jawa Timur,” tutur Bupati Warsubi.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan tersebut lahir dari komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sinergi Eksekutif dan Legislatif Jadi Faktor Pendukung

Warsubi menilai keberhasilan mempertahankan opini WTP tidak terlepas dari kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Jombang.

Menurutnya, dukungan legislatif terhadap program-program pembangunan daerah serta komunikasi yang terbuka antara kedua lembaga menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.

“Semoga seluruh kerja keras dan pengabdian kita bersama senantiasa membawa barokah bagi masyarakat Jombang,” tuturnya.

Jadikan Evaluasi BPK sebagai Bahan Perbaikan

Bupati Warsubi meminta seluruh jajaran pemerintah daerah menjadikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi BPK sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan administrasi dan pelaporan keuangan harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat melalui program pembangunan yang efektif dan tepat sasaran.

“Setiap rekomendasi dan hasil evaluasi dari BPK tentu menjadi atensi utama bagi seluruh aparatur Pemkab Jombang untuk berbenah. Ke depan, kami berkomitmen mengoptimalkan pengelolaan APBD melalui langkah-langkah efisiensi belanja dan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), demi mewujudkan visi besar kita bersama: Jombang yang Maju dan Sejahtera untuk Semua,” pungkasnya.

Komitmen Wujudkan Pemerintahan yang Transparan

Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 13 tahun berturut-turut menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Jombang terus berupaya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan akuntabel.

Melalui pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah daerah berharap mampu memperkuat pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Prosesi penyerahan LHP tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo, Inspektur Kabupaten Jombang Abdul Madjid Nindyagung, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jombang M. Nashrulloh. TimRED