Pemkab Jombang Mantapkan Langkah Menuju Nol Kemiskinan Ekstrem 2026: Bupati Warsubi Tegaskan Sinergi Lintas Sektor dan Data Tunggal

Team Kabar Online – Pemerintah Kabupaten Jombang melaksanakan Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Tahun 2025 di Ruang Soero Adiningrat, Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, pada Rabu (15/10/2025).

Bupati Jombang, H. Warsubi, S.H., M.Si., membuka langsung kegiatan tersebut dengan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan penerapan data tunggal sebagai dasar utama dalam percepatan penurunan angka kemiskinan di daerah.

Baca Juga : Pemkab Jombang Dorong Sinergi Tripartit untuk Ciptakan Hubungan Industrial Kondusif dan Daya Saing Investasi Daerah

Angka Kemiskinan Jombang Turun, Lebih Baik dari Provinsi dan Nasional

Didampingi Wakil Bupati sekaligus Ketua TKPK, Gus Salmanudin, S.Ag., M.Pd., Bupati Warsubi menyampaikan capaian positif Kabupaten Jombang yang berhasil menurunkan persentase penduduk miskin menjadi 8,36% pada tahun 2025.

Angka ini menurun sebesar 0,24% dibandingkan tahun 2024 yang berada di level 8,60%.
Capaian tersebut juga menempatkan Jombang di bawah rata-rata kemiskinan Provinsi Jawa Timur (9,50%) dan Nasional (8,47%).

Bupati Warsubi menargetkan agar angka kemiskinan dapat ditekan hingga kisaran 8,04%–8,10% pada tahun 2026 serta menghapus kemiskinan ekstrem hingga 0% sesuai amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025.

Baca Juga : Bupati Warsubi Ajak Perangkat Desa Perkuat Soliditas: “PPDI Harus Jadi Garda Terdepan Menuju Jombang Maju dan Sejahtera”

Tiga Strategi Kunci Tekan Kemiskinan di Jombang

Untuk mencapai target ambisius tersebut, Bupati Warsubi menegaskan tiga strategi utama yang wajib dijalankan seluruh pemangku kebijakan.

Pertama, penguatan regulasi dan pelaksanaan agar setiap program pengentasan kemiskinan memiliki dasar hukum dan implementasi yang konsisten.

Kedua, penggunaan data tunggal kemiskinan (by name, by address, by problem) yang telah diverifikasi dan divalidasi, guna memastikan seluruh intervensi pemerintah benar-benar tepat sasaran.

Ketiga, penerapan pendekatan Pentahelix, yakni memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan akademisi, pelaku usaha (CSR), masyarakat sipil, dan media untuk menciptakan sinergi berkelanjutan dalam menekan kemiskinan.

Baca Juga : Jombang Tekan Kemiskinan di Bawah Rata-rata Nasional, Abah Warsubi Dorong Sinergi Data dan Kolaborasi 4K

Gus Salman Paparkan Faktor Pendukung Penurunan Kemiskinan

Wakil Bupati Jombang, Gus Salmanudin, menjelaskan sejumlah faktor yang mendorong penurunan angka kemiskinan di wilayahnya.

Ia menyoroti tren positif dari berbagai indikator ekonomi daerah, seperti inflasi yang terkendali, penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) menjadi 3,75% pada 2024, peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) hingga 114,45 pada Juli 2025, serta penyaluran Dana Desa dan program perlindungan sosial yang tepat sasaran.

Menurutnya, seluruh capaian tersebut menunjukkan bahwa arah kebijakan Pemkab Jombang telah berjalan di jalur yang benar menuju kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

Program Unggulan Dorong Pengentasan Kemiskinan

Beragam program unggulan juga dikembangkan untuk mendukung strategi Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (OPPKPKE) Tahun 2025.
Beberapa di antaranya meliputi:

• Beasiswa Milenial, dengan alokasi dana Rp 1 miliar bagi 30 siswa kurang mampu untuk mengurangi beban pendidikan.
• Gerdu Mapan “Ayo Muleh Nggowo Gabah”, sebagai inisiatif peningkatan pendapatan petani dan kemandirian pangan daerah.
• Program Mandor Jalan, yang fokus memperbaiki kerusakan jalan ringan hingga sedang guna mendukung mobilitas ekonomi masyarakat.
• Insentif Guru Ngaji TPQ, sebagai bentuk penghargaan atas peran sosial keagamaan dengan kenaikan insentif dari Rp 750.000 menjadi Rp 1.000.000 per guru pada tahun 2026.

Rapat TKPK Rumuskan Rencana Aksi Tahun 2026

Kepala Bappeda Kabupaten Jombang, Danang Praptoko, menjelaskan bahwa forum koordinasi tersebut berfokus pada penyusunan Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RATPKD) 2026.

Ia meminta seluruh unsur yang hadir terdiri dari Kepala OPD pengampu program, pimpinan organisasi masyarakat, akademisi, dan media untuk memperkuat Prinsip 4K: Konsolidasi, Koordinasi, Kolaborasi Aktif, dan Komunikasi. Prinsip tersebut diharapkan mampu memastikan setiap program berjalan efektif, berdampak langsung, dan akuntabel bagi masyarakat penerima manfaat.

Paparan Data Konkret dari BPS dan Komitmen Lanjutan

Rapat dilanjutkan dengan pemaparan Profil Kemiskinan Kabupaten Jombang oleh Plt. Kepala BPS Jombang, Abdus Salam, S.ST., M.E., yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai karakteristik sosial ekonomi penduduk miskin. Paparan tersebut menjadi dasar ilmiah dalam penyusunan RATPKD 2026 dan bahan diskusi lanjutan antarpemangku kepentingan.

Wakil Bupati sekaligus Ketua TKPK, Gus Salman, menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti hasil rakor tersebut dengan menggelar rapat lanjutan yang melibatkan semua pihak, termasuk Baznas dan komunitas filantropi. “Rakor ini bukan sekadar seremonial, tetapi wujud komitmen bersama yang harus ditindaklanjuti. Kami akan pastikan setiap pihak menjalankan peran konkret dan terukur untuk membantu 8,36% penduduk miskin Jombang,” tegasnya.

Menuju Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua

Dengan kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan data tunggal, serta penguatan prinsip kerja terpadu, Pemerintah Kabupaten Jombang optimistis mampu mewujudkan target nol kemiskinan ekstrem pada akhir 2026. Sinergi seluruh elemen masyarakat diharapkan menjadi kekuatan utama dalam membangun Jombang yang Maju dan Sejahtera untuk Semua. Tim-RED