Jombang Tekan Kemiskinan di Bawah Rata-rata Nasional, Abah Warsubi Dorong Sinergi Data dan Kolaborasi 4K -

Team Kabar Online – Pemerintah Kabupaten Jombang terus memperkuat langkah konkret dalam menekan angka kemiskinan.

Melalui Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Tahun 2025, yang berlangsung di Ruang Soero Adiningrat, Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, pada Rabu (15/10/2025), seluruh pemangku kepentingan membahas strategi percepatan pengentasan kemiskinan berbasis data tunggal dan kolaborasi lintas sektor.

Capaian Positif, Angka Kemiskinan Jombang Turun

Dalam forum tersebut, Bupati Jombang Warsubi, S.H., M.Si., bersama Wakil Bupati Gus Salmanudin, S.Ag., M.Pd. yang juga menjabat sebagai Ketua TKPK, memaparkan capaian menggembirakan.

**Jombang Tekan Kemiskinan di Bawah Rata-rata Nasional, Abah Warsubi Dorong Sinergi Data dan Kolaborasi 4K**. Jombangkab

Pada tahun 2025, persentase penduduk miskin Kabupaten Jombang tercatat sebesar 8,36%, turun 0,24% dibandingkan tahun 2024 (8,60%). Penurunan ini menempatkan Jombang di bawah rata-rata kemiskinan Provinsi Jawa Timur (9,50%) dan Nasional (8,47%).

Bupati Warsubi menegaskan komitmennya untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi 8,04–8,10% pada tahun 2026, serta menghapus kemiskinan ekstrem hingga 0% di akhir 2026, sesuai amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025.

Tiga Strategi Kunci Percepatan Penurunan Kemiskinan

Abah Warsubi menekankan tiga strategi utama yang menjadi landasan program penanggulangan kemiskinan:

Penguatan Regulasi dan Pelaksanaan — Pemerintah memperkuat dasar hukum dan efektivitas pelaksanaan program pengentasan kemiskinan agar tepat sasaran.
Pemanfaatan Data Tunggal — Seluruh program wajib berbasis Data Tunggal Kemiskinan (by name, by address, by problem) yang telah diverifikasi dan tervalidasi.
Pendekatan Pentahelix — Pemerintah daerah memperluas kolaborasi dengan akademisi, pelaku usaha/CSR, masyarakat, serta media guna mempercepat intervensi berbasis potensi lokal.

Faktor Pendukung dan Program Strategis

Sementara itu, Wakil Bupati Jombang Gus Salmanudin menyoroti beberapa faktor utama yang mendukung penurunan kemiskinan di wilayahnya.

Di antaranya, inflasi yang terkendali, peningkatan kualitas tenaga kerja dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 3,75% pada 2024, serta kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai 114,45 pada Juli 2025.

Selain itu, penyaluran Dana Desa dan program perlindungan sosial juga berperan besar dalam mengurangi beban masyarakat berpenghasilan rendah.

Pemkab Jombang mengimplementasikan berbagai program inovatif yang sejalan dengan Strategi Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (OPPKPKE) 2025, antara lain:

Beasiswa Milenial sebesar Rp 1 miliar bagi 30 pelajar kurang mampu.
Gerdu Mapan “Ayo Muleh Nggowo Gabah” untuk memperkuat kemandirian pangan.
Program Mandor Jalan yang mempercepat perbaikan jalan ringan hingga sedang.
Insentif Guru Ngaji TPQ, yang akan naik dari Rp 750.000 menjadi Rp 1.000.000 per guru pada tahun 2026.

Rapat Bahas Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2026

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bappeda Kabupaten Jombang Danang Praptoko menegaskan bahwa rapat ini menjadi wadah untuk menyusun Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RATPKD) 2026. Seluruh peserta rapat, mulai dari kepala OPD, akademisi, ormas, hingga media, diminta memperkuat prinsip 4K — Konsolidasi, Koordinasi, Kolaborasi Aktif, dan Komunikasi agar program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.

BPS Paparkan Profil Kemiskinan, TKPK Siapkan Langkah Lanjutan

Rapat tersebut juga menampilkan paparan dari Plt. Kepala BPS Jombang Abdus Salam, S.ST., M.E., yang memaparkan profil kemiskinan Jombang sebagai dasar penyusunan RATPKD 2026. Paparan tersebut menjadi rujukan penting dalam menetapkan prioritas program intervensi pada kelompok sasaran spesifik berdasarkan kondisi sosial ekonomi di tiap kecamatan.

Gus Salmanudin menegaskan akan memimpin langsung tindak lanjut rapat koordinasi ini melalui pertemuan lanjutan bersama Baznas, lembaga filantropi, dan para pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya agar setiap pihak menyepakati langkah konkret dan terukur untuk menurunkan kemiskinan di Jombang secara berkelanjutan.

“Rakor ini bukan sekadar seremoni. Ini komitmen bersama yang akan kami kawal hingga tuntas. Semua pihak akan kami libatkan agar program intervensi benar-benar menyentuh masyarakat miskin sesuai kebutuhan lapangan,” tegasnya.

Menuju Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua

Dengan penguatan data tunggal, kolaborasi lintas sektor, dan sinergi empat pilar 4K, Pemkab Jombang optimis menekan kemiskinan hingga di bawah rata-rata nasional. Semangat gotong royong dan komitmen bersama diharapkan mampu mewujudkan visi “Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua.” TIM-RED