Pemkab Jombang Dorong Sinergi Tripartit untuk Ciptakan Hubungan Industrial Kondusif dan Daya Saing Investasi Daerah

Team Kabar Online – Pemerintah Kabupaten Jombang melaksanakan Sidang Pleno Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit di Ruang Rapat Swagata Pendopo Kabupaten Jombang pada Kamis (16/10/2025).

Bupati Jombang, H. Warsubi, SH., M.Si., memimpin langsung jalannya kegiatan yang mempertemukan unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh. Forum ini bertujuan memperkuat kolaborasi antar pihak untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkelanjutan di wilayah Jombang.

Baca Juga : Bupati Warsubi Ajak Perangkat Desa Perkuat Soliditas: “PPDI Harus Jadi Garda Terdepan Menuju Jombang Maju dan Sejahtera”

Bupati Warsubi Tekankan Pentingnya Harmoni Industrial

Dalam sambutannya, Bupati Warsubi menyampaikan apresiasi kepada Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Jombang, serta seluruh Serikat Pekerja/Serikat Buruh atas kontribusi mereka menjaga keharmonisan hubungan industrial di daerah.

Ia menegaskan bahwa kestabilan hubungan industrial menjadi faktor utama dalam menciptakan rasa aman bagi investor untuk menanamkan modal di Jombang.

“Semakin banyak investasi yang masuk ke Jombang, semakin besar pula peluang masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan. Investasi akan membuka lapangan kerja baru dan berpotensi menurunkan angka kemiskinan,” ujar Bupati Warsubi.

Baca Juga : Jombang Tekan Kemiskinan di Bawah Rata-rata Nasional, Abah Warsubi Dorong Sinergi Data dan Kolaborasi 4K

Dorongan Penguatan LKS Bipartit dan Tim Deteksi Dini

Bupati juga mendorong pimpinan perusahaan serta pengurus serikat pekerja agar lebih aktif memberdayakan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit di setiap perusahaan. Menurutnya, penguatan fungsi bipartit akan membantu mencegah potensi konflik dan menciptakan keseimbangan kepentingan antara pihak manajemen dan pekerja.

Selain itu, Bupati meminta Tim Deteksi Dini Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan laporan, masukan, serta rekomendasi kebijakan yang relevan. Informasi dari tim ini dianggap penting sebagai dasar bagi pemerintah daerah dan LKS Tripartit dalam mengambil keputusan strategis di bidang ketenagakerjaan.

Baca Juga : “Jombang Resik” DLH Jombang Lakukan Pembersihan Menyeluruh di Sepanjang Jalan KH. Wahid Hasyim

Fokus Sidang Pleno pada Isu Strategis Ketenagakerjaan

Sidang Pleno LKS Tripartit kali ini membahas berbagai isu strategis ketenagakerjaan di Kabupaten Jombang. Agenda utama meliputi pembahasan hasil audiensi Bupati dengan lembaga perwakilan masyarakat, identifikasi aspirasi dari Tim Deteksi Dini Ketenagakerjaan, serta evaluasi penanganan persoalan hubungan industrial di lapangan.

Forum ini juga menyoroti upaya peningkatan pelayanan investasi dan penciptaan kondisi kerja yang layak bagi seluruh pekerja. Melalui sidang ini, semua pihak diharapkan dapat memberikan saran konstruktif yang menjadi landasan bagi Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan yang berpihak pada kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan usaha.

Paparan Dinas Tenaga Kerja dan Pesan Ketua DPRD

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdiyanto, S.Hut., M.Si., memaparkan sejumlah poin utama dalam pembahasan LKS Tripartit, termasuk perkembangan terkini sektor ketenagakerjaan dan arah kebijakan yang akan ditempuh pemerintah daerah.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Hadi Atmaji, S.Ag., M.Pd., menegaskan pentingnya menjaga iklim investasi yang kondusif. “Kita harus bersama-sama menjaga stabilitas daerah agar daya saing investasi di Jombang terus meningkat,” ungkapnya.

Kehadiran Tokoh dan Lembaga Terkait

Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Jombang, Salmanudin, S.Ag., M.Pd., Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Hadi Atmaji, S.Ag., Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bambang Suntowo, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta perwakilan dari KADIN, APINDO, dan berbagai Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tergabung dalam Dewan Pengupahan Kabupaten Jombang. Kehadiran lintas lembaga ini mencerminkan semangat kolaborasi yang menjadi fondasi dalam membangun hubungan industrial yang kuat dan berkeadilan di Kabupaten Jombang. Tim-RED