Jombang Tembus 4 Besar Nasional, Kinerja Pemerintahan Diakui Lewat EPPD 2025 -

Team Kabar Online, Jakarta – Momentum Hari Otonomi Daerah ke-30 menjadi ajang penting bagi Pemerintah Kabupaten Jombang untuk menorehkan prestasi di tingkat nasional. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada daerah dengan kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam upacara yang berlangsung di Plaza Kementerian Dalam Negeri pada Senin (27/4/2026), Bupati Jombang, Warsubi, menerima langsung piagam penghargaan atas capaian tersebut.

Peringkat 4 Nasional dengan Predikat Tinggi

Kabupaten Jombang berhasil menempati posisi keempat terbaik secara nasional dalam Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2025. Penilaian tersebut menunjukkan keberhasilan daerah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Capaian ini diperkuat dengan perolehan skor 3,5962 yang masuk dalam kategori “Tinggi”. Hasil tersebut menegaskan bahwa implementasi otonomi daerah di Jombang berjalan optimal, terutama dalam peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Kolaborasi Jadi Kunci Keberhasilan

Bupati Warsubi menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah bersama berbagai pihak. Sinergi antara organisasi perangkat daerah (OPD), sektor lintas instansi, serta dukungan masyarakat dinilai menjadi faktor utama keberhasilan tersebut.

Ia menegaskan bahwa pencapaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dorongan untuk Inovasi Berkelanjutan

Pemerintah Kabupaten Jombang menargetkan capaian ini sebagai pijakan untuk terus melakukan pembaruan kebijakan. Optimalisasi potensi daerah akan terus diperkuat melalui pendekatan otonomi yang berpihak pada masyarakat.

Langkah ini juga diselaraskan dengan arah pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung visi besar Asta Cita yang dicanangkan pemerintah pusat.

Pesan Pemerintah Pusat dalam Upacara

Upacara peringatan tersebut dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, yang bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, ia menekankan pentingnya memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah guna mempercepat pembangunan nasional.

Pemerintah pusat juga menyerahkan penghargaan kepada sejumlah daerah lain, meliputi 5 gubernur, 9 wali kota, serta 15 bupati dengan kinerja terbaik.

EPPD sebagai Instrumen Evaluasi Nasional

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) merupakan mekanisme penilaian yang dilakukan pemerintah pusat terhadap kinerja pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Penilaian ini menjadi tolok ukur utama dalam melihat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap tahunnya.

Penetapan hasil EPPD 2025 tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.7-739 Tahun 2026, yang menjadi dasar resmi pemberian penghargaan kepada daerah berprestasi. TIMRED