Sinergi Jadi Kunci, Jombang Tegaskan Komitmen Dukung Asta Cita di HUT Otoda ke-30
teamkabaronline
3 min read
Sinergi Jadi Kunci, Jombang Tegaskan Komitmen Dukung Asta Cita di HUT Otoda ke-30
Team kabar Online – Pelaksanaan Hari Otonomi Daerah ke-30 dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Jombang sebagai ruang refleksi sekaligus penguatan arah kebijakan pembangunan. Upacara yang berlangsung di lingkungan Pemkab Jombang pada Senin pagi (27/04/2026) menegaskan pentingnya kolaborasi antara pusat dan daerah dalam mendorong kemajuan nasional.
Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, membacakan amanat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang menitikberatkan pada penguatan sinergi sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.
Otonomi Daerah sebagai Instrumen Strategis
Pemerintah daerah memandang otonomi bukan sekadar kewenangan administratif, melainkan instrumen penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan. Melalui kebijakan yang tepat, daerah mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperluas kesejahteraan masyarakat.
Tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita” menegaskan bahwa daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola potensi lokal secara mandiri, namun tetap selaras dengan kebijakan nasional.
Sinkronisasi Pusat dan Daerah Jadi Prioritas
Pemerintah menekankan bahwa koordinasi yang solid antara pusat dan daerah menentukan keberhasilan pembangunan. Tanpa integrasi yang kuat, berbagai program berpotensi tumpang tindih dan tidak berjalan optimal.
Untuk itu, pemerintah mendorong penyelarasan perencanaan dan penganggaran agar kebijakan yang dijalankan memiliki arah yang jelas serta berdampak nyata bagi masyarakat.
Baca Juga :
- Jombang Tembus 4 Besar Nasional, Kinerja Pemerintahan Diakui Lewat EPPD 2025
- FAAM Nganjuk Bongkar Kejanggalan Klarifikasi Kepala SMPN 1 Ngasem: Sudah Terima Rp270 Juta Dana Sarpras APBD, Mengapa Masih Banyak Pengadaan Lewat Dana BOS?
- Pengelolaan Dana BOS SMPN 1 Ngasem Disorot, Transparansi Jadi Sorotan Publik
Enam Langkah Strategis Penguatan Otonomi
Dalam implementasinya, pemerintah menggarisbawahi sejumlah langkah utama yang perlu diperkuat. Integrasi program nasional dan daerah menjadi langkah awal untuk menghindari duplikasi kebijakan.
Selain itu, reformasi birokrasi berbasis hasil terus didorong melalui digitalisasi dan inovasi daerah. Pemerintah juga menekankan pentingnya kemandirian fiskal agar daerah tidak terlalu bergantung pada transfer pusat.
Upaya lain mencakup peningkatan kerja sama antarwilayah dalam menangani isu lintas daerah seperti lingkungan dan transportasi, pemenuhan layanan dasar masyarakat, serta penguatan ketahanan daerah dalam menghadapi berbagai krisis.
Dukungan terhadap Agenda Strategis Nasional
Pemerintah daerah turut diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional. Upaya mencapai kemandirian pangan, energi, dan pengelolaan sumber daya air menjadi fokus utama yang harus dijalankan secara terpadu.
Selain itu, sektor ekonomi juga mendapat perhatian melalui penguatan UMKM, koperasi, serta peningkatan investasi guna membuka lapangan kerja baru.
Peningkatan Kualitas SDM dan Tata Kelola
Pengembangan sumber daya manusia menjadi prioritas melalui peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang merata. Pemerintah juga memperkuat berbagai program strategis seperti penanganan stunting dan penyediaan gizi bagi peserta didik.
Di sisi lain, tata kelola pemerintahan terus diperbaiki melalui reformasi birokrasi, penerapan sistem digital, serta penguatan pengawasan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Efisiensi Anggaran Jadi Perhatian
Pemerintah mengingatkan seluruh daerah agar tetap menerapkan prinsip efisiensi dalam penggunaan anggaran, termasuk dalam penyelenggaraan kegiatan seremonial. Setiap program diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menghindari pemborosan.
Komitmen Bersama untuk Masa Depan
Peringatan ini menjadi pengingat bahwa pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam merancang pembangunan berbasis potensi lokal.
Seluruh jajaran Forkopimda, OPD, serta ASN turut hadir dalam kegiatan tersebut, memperkuat komitmen bersama untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.
Prestasi Jombang di Tingkat Nasional
Dalam kesempatan yang sama, pemerintah daerah juga mengumumkan capaian membanggakan. Kabupaten Jombang berhasil menempati posisi keempat terbaik nasional dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2025.
Pencapaian ini semakin memperkuat posisi Jombang sebagai daerah yang konsisten meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus pelayanan publik di tingkat nasional. TimRed
Baca Juga :