FKUB dan FPK Jombang Dikukuhkan, Bupati Warsubi Tekankan Pentingnya Jaga Kerukunan -

Team Kabar Online, JOMBANG – Bupati Jombang Warsubi, S.H., M.Si., mengukuhkan kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Jombang, Jumat (2/10/2026). Kegiatan tersebut mempertemukan jajaran Forkopimda bersama sejumlah tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang agama.

Warsubi meminta para pengurus yang baru menerima amanah untuk menjalankan tugas secara konsisten dan bertanggung jawab. Ia juga menilai komunikasi yang terbuka menjadi salah satu kunci untuk menjaga situasi sosial tetap aman dan kondusif.

Warsubi Sebut Jombang sebagai Miniatur Indonesia

Keragaman masyarakat Jombang menjadi perhatian utama dalam sambutan Bupati Warsubi. Menurutnya, masyarakat dari berbagai agama, suku, etnis, serta latar belakang sosial dan budaya telah hidup berdampingan di daerah tersebut.

FKUB dan FPK Jombang Dikukuhkan, Bupati Warsubi Tekankan Pentingnya Jaga Kerukunan

“Kabupaten Jombang ini sudah seperti miniatur Indonesia. Berbagai agama, suku, etnis, latar belakang sosial dan budaya hidup berdampingan di tengah masyarakat,” ujar Warsubi.

Ia mengingatkan seluruh pihak agar tidak menganggap kondisi kerukunan sebagai sesuatu yang dapat berjalan dengan sendirinya. Pemerintah bersama masyarakat perlu mengenali potensi gesekan sejak awal agar tidak berkembang menjadi perselisihan atau konflik.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang, saya menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh pengurus FKUB dan FPK yang hari ini dikukuhkan. Saya berharap amanah ini dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dengan komunikasi yang baik, serta dapat menjalankan perannya secara aktif dan konsisten,” tuturnya.

FKUB dan FPK Diminta Aktif Membaca Dinamika Sosial

Bupati Jombang mendorong FKUB dan FPK membangun kerja sama yang kuat dengan pemerintah daerah. Kedua forum tersebut dapat berperan dalam membaca perkembangan sosial sekaligus membantu mencari penyelesaian ketika muncul persoalan di tengah masyarakat.

“Menjaga kerukunan dan persatuan adalah tanggung jawab kita bersama. Pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh warga harus berjalan searah. Untuk itu, saya berharap FKUB dan FPK dapat menjadi mitra pemerintah dalam membaca kondisi sosial di masyarakat,” tegasnya.

Warsubi juga mengajak seluruh elemen masyarakat mengutamakan dialog ketika menghadapi perbedaan. Menurutnya, penyelesaian persoalan melalui komunikasi dapat membantu mencegah potensi konflik berkembang lebih jauh.

“Kalau ada persoalan, mari kita selesaikan bersama. Kalau ada perbedaan, mari kita cari titik temunya. Kalau ada potensi konflik, mari kita cegah agar tidak terjadi,” lanjutnya.

Perkuat Komunikasi Antaragama dan Pembauran

Khusus FKUB, Warsubi meminta para pengurus memperkuat komunikasi antarpemeluk agama. Ia menilai perbedaan keyakinan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang perlu disikapi secara proporsional dan saling menghormati.

“FKUB saya harapkan dapat terus memperkuat komunikasi antar umat beragama. Perbedaan keyakinan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang harus ditempatkan secara proporsional. Semakin baik komunikasi yang dibangun, semakin terbuka pula ruang untuk saling memahami,” tambahnya.

Sementara itu, FPK memiliki peran dalam membangun pembauran masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, etnis, dan budaya. Warsubi menegaskan bahwa pembauran tidak bertujuan menghapus identitas setiap kelompok, melainkan memperkuat kesadaran untuk hidup bersama.

“Pembauran tidak berarti menghilangkan identitas masing-masing, tetapi membangun kesadaran bahwa perbedaan tersebut dapat hidup dalam satu kehidupan bermasyarakat yang sama,” jelasnya.

Warsubi menutup sambutannya dengan menekankan bahwa keberadaan FKUB dan FPK harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Ia berharap kedua forum tersebut tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi mampu mendorong warga untuk terus menghormati perbedaan dan membangun kerja sama dalam kehidupan sehari-hari.

“Kerukunan dan persatuan tidak cukup dijaga melalui kegiatan seremonial. Ukurannya adalah sejauh mana masyarakat mampu hidup berdampingan, menghormati perbedaan, dan tetap bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya. TIMRED