
Team Kabar Online – Pemerintah Kabupaten Jombang menyatakan dukungan penuh terhadap program pendidikan inovatif “Sekolah Rakyat” yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto.
Bupati Jombang, Warsubi, secara resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama Menteri Sosial RI, Syaifullah Yusuf, dalam acara Penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Daerah dan Milik Universitas.
Baca Juga : Baharkam Polri Gelar Bimtek Pengamanan Objek Wisata di Jawa Timur
Kegiatan ini berlangsung di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial, Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat.

SKB Mojoagung Diserahkan untuk Operasional Sekolah Rakyat
Pemerintah Kabupaten Jombang menyerahkan sementara aset Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Mojoagung kepada Kementerian Sosial untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat. Dalam keterangannya, Bupati Warsubi menegaskan bahwa renovasi gedung SKB telah rampung oleh Kementerian PUPR pada 8 Juli lalu.
“Kami telah menyiapkan fasilitas ini agar siap digunakan mulai tahun ajaran baru pada 14 Juli 2025. Ini wujud nyata komitmen kami mendukung program nasional ini,” ujar Bupati Warsubi.
Baca Juga : Proyek TPT Desa Dapurkejambon Diduga Sarat Kejanggalan
Dinsos Jombang Pastikan Sekolah Rakyat Siap Beroperasi
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Hari Purnomo, turut hadir mendampingi Bupati dalam agenda tersebut. Ia menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat Jombang menjadi bagian dari 63 sekolah yang siap memulai proses belajar mengajar pada 14 Juli 2025.
“Sementara itu, 37 sekolah lainnya masih dalam tahap renovasi dan penyediaan sarana prasarana, dan direncanakan akan menyusul beroperasi pada akhir bulan Juli,” jelasnya.
Mensos Tegaskan Sekolah Rakyat Jadi Solusi Akses Pendidikan
Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menyampaikan bahwa program Sekolah Rakyat dirancang untuk mewujudkan akses pendidikan merata bagi anak-anak di seluruh pelosok negeri.
Baca Juga : Wabup Jombang Tinjau Langsung Upah Jahit Seragam Gratis Sesuai Standar
Ia menargetkan sebanyak 9.775 siswa akan mengikuti program ini di tahap awal, yang tersebar di 100 titik di 29 provinsi dan 87 kabupaten/kota. “Di sinilah anak-anak akan tinggal dan belajar di fasilitas hasil gotong royong berbagai pihak,” ujar Mensos.
Program Pendidikan yang Terintegrasi dengan Pemberdayaan Sosial
Kementerian Sosial juga merancang Sekolah Rakyat sebagai program terintegrasi yang tak hanya fokus pada pendidikan, tetapi juga menyasar pemberdayaan sosial. Mensos menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan investasi jangka panjang dalam upaya pengentasan kemiskinan.
“Kami membekali anak-anak dari keluarga prasejahtera dengan pendidikan berkualitas, yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara signifikan,” paparnya.
Baca Juga : Trail Run Perdana di Taman KEHATI Jombang Gaungkan Semangat Lestari Alam
Lingkungan Sekolah Juga Disasar Program Rehabilitasi
Pemerintah pusat akan memperluas manfaat Sekolah Rakyat melalui rehabilitasi sosial di kawasan sekitar sekolah. Keluarga siswa turut menjadi sasaran program pemberdayaan, termasuk rencana pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kualitas hidup yang lebih baik.
MoU Jadi Fondasi Penting Realisasi Sekolah Rakyat
Mensos Syaifullah Yusuf menegaskan bahwa perjanjian pinjam pakai aset yang ditandatangani hari itu menjadi elemen vital dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat. “Tanpa tempat belajar yang layak, mimpi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan hanya akan menjadi angan. Gedung dan lahan ini adalah fondasi awal untuk mewujudkan masa depan mereka,” tandasnya. Tim-Red