Pemkab Jombang Ikuti Grand Launching Indeks Pencegahan Korupsi Daerah 2025

Team Kabar Online – Pemkab Jombang berpartisipasi dalam Grand Launching Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IKPD) Monitoring Center for Prevention (MCP) 2025.

Acara ini digelar pada Rabu (5/03/2025) pagi dan diikuti secara virtual melalui Jombang Command Center. Bupati Jombang Warsubi, S.H., M.Si., Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji, S.Ag., serta jajaran kepala OPD lingkup Pemkab Jombang turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Baca Juga : Rakor TPID Virtual: Bupati Warsubi Kawal Perekonomian Jombang

IKPD MCP 2025: Upaya Mendorong Tata Kelola yang Transparan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginisiasi acara ini dengan dukungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Acara ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi melalui evaluasi dan penyesuaian indikator IKPD MCP.

IKPD MCP 2025 mencakup berbagai aspek penting untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Beberapa di antaranya adalah transparansi, regulasi dan kebijakan, akuntabilitas, serta pengendalian risiko korupsi.

Pendekatan Sistematis dalam Pencegahan Korupsi

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa pencegahan yang paling efektif adalah melalui penindakan. Namun, pemberantasan korupsi tidak hanya soal penegakan hukum.

Baca Juga :Mantab!! Dishub Jombang Buka Pendaftaran Mudik Dan Balik Gratis, Berikut Jadwal dan Rute nya…

“Pendekatannya bisa melalui sistem, regulasi, dan peluang yang ada. Semua bergantung pada kepala daerah. Apalagi bagi yang baru dilantik, tentu semangatnya masih tinggi,” ujar Setyo Budiyanto.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemendagri, Sang Made Mahendra Jaya, menekankan pentingnya evaluasi berkala dan peningkatan ekosistem pencegahan korupsi. “Jika MCP diterapkan secara maksimal, hasilnya pasti luar biasa,” jelasnya.

Penguatan Pengawasan dan Mitigasi Risiko

Sang Made Mahendra Jaya juga mengingatkan tim Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di setiap daerah untuk tetap profesional dan menjaga integritas. Menurutnya, penguatan APIP daerah harus mencakup aspek kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran, peran, dan layanan.

Baca Juga : Pantau Pasar, Pemkab Jombang Pastikan Stok Pangan Cukup Selama Ramadhan

Deputi PPKD BPKP, Raden Suhartono, menyoroti pentingnya kewaspadaan terhadap berbagai risiko kecurangan, seperti manipulasi data dan pengelolaan dana transfer. “Jika tidak dikelola dengan baik, risiko ini bisa menyebabkan fraud di daerah,” katanya.

Capaian MCP Nasional dan Langkah Ke Depan

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Didik Agung Widjanarko, mengungkapkan bahwa skor MCP Nasional 2024 mengalami kenaikan menjadi 76.

Ia juga merinci delapan area pencegahan korupsi dalam IPKD MCP 2025, yang mencakup perencanaan, penyusunan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen ASN, pengelolaan BMD, optimalisasi pendapatan, dan penguatan APIP.

Baca Juga : Yuliati Warsubi Pimpin TP PKK Jombang 2025-2030, Resmi Dilantik di Grahadi!

“Kami terbuka untuk berkoordinasi dan konsultasi terkait langkah pencegahan di daerah. Beberapa bulan terakhir, banyak kepala daerah dan OPD yang datang untuk berdiskusi terkait hal ini,” jelas Didik Agung Widjanarko.

Program ini diharapkan dapat memperkuat dan meningkatkan efektivitas upaya pencegahan korupsi di daerah, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan transparan. Tim-Red