Pembangunan Sekolah Rakyat di Jombang, Tim Survei Mulai Bergerak

Jombang – Team Kabar Online

Jum’at pagi yang cerah (11/4/2025) Satuan Kerja Prasarana Strategis II, Provinsi Jawa Timur, melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), M. Akhbar Ansyari, ST, MT beserta tim, melakukan survei tindak lanjut pembangunan Sekola Rakyat (SR) di Kabupaten Jombang.

dalam agenda tersebut Tim survei melakukan peninjauan lokasi lahan di Denanyar untuk memastikan kesiapan lahan dari aspek-aspek yang diperlukan dalam pembangunan Sekolah Rakyat. 

Didampingi oleh OPD Kab. Jombang diantaranya Kepala Dinas PUPR Bayu Pancoro Adi S.T., M.T, Kepala BPKAD Jombang M. Nasrullah S.E., M.Si, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Agung Hariadi S.T., M.M, Kepala DPMPTSP yang juga Plt. Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Dra. Wor Windari, M. Si, dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Hari Purnomo, AP., M.E.

Akhbar Ansyari menjelaskan bahwa survei ini fokus pada kondisi lahan, termasuk memastikan lahan tersebut “clean and clear,” kepemilikan sertifikat oleh Pemerintah Daerah (Pemda), kesesuaian dengan rencana kota, dan memastikan lahan bukan merupakan sawah berkelanjutan. Hasil survei nantinya akan dilaporkan kepada Direktorat Pendidikan.

“Kesiapan lahan ini menjadi tanggung jawab Pemda. Kami melakukan survei untuk memastikan semua persyaratan terpenuhi,” ujar Akhbar Ansyari.

Akhbar Ansyari menyebut bahwa Kabupaten Jombang masuk dalam tahap II pada tahun ajaran 2026/2027. Secara nasional, terdapat 200 titik lokasi pembangunan Sekolah Rakyat yang sedang dalam proses rekapitulasi.

“Kami berharap pembangunan fisik dapat dimulai pada tahun 2025/2026 tanpa kendala efisiensi,” tambahnya.

Setelah survei, tahapan selanjutnya meliputi proses perencanaan dokumen tender dan tender fisik. Menurut Akhbar Ansyari Pemkab Jombang menunjukkan antusiasme tinggi dalam persiapan ini, termasuk penyediaan lahan, untuk perizinan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), menjadi tanggung jawab Pemda. “Seluruh proses perizinan tanggung jawab Pemda”, tandasnya.

Sekolah Rakyat di Jombang direncanakan sebagai sekolah berasrama (boarding school) dengan seluruh pembiayaan pembangunan dan operasional ditanggung oleh anggaran pemerintah pusat. Program ini diharapkan dapat meningkatkan akses pendidikan dan kualitas sumber daya manusia, dan memutus rantai kemiskinan di Kabupaten Jombang.

Sementara itu sebelumnya Dr. Robben Rico., A.Md., LLAJ., S.H., S.T., M. Si, bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI dan Dirjend Kemensos Supomo  Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) RI didampingi Bupati Jombang Warsubi telah melakukan survey pada (4/4/2025) lalu di lokasi Denanyar dan di SKB Mojoagung, sebagai tempat pembelajaran sementara SR tahun ajaran 2025/2026 sambil menunggu proses pembangunan.

(Team Red)

Bacaan lain:

• Bupati Jombang Hadiri Rakor Daring Publikasi 100 Hari Kerja yang di Inisiasi Diskominfo
• Diaspora Pagerijo Silaturahmi, Bahas Halal Bihalal dan Rencana Besar Jombang
• Abah Warsubi Tegas! Jombang Siap Lindungi Perempuan dan Anak Lewat Aturan Hukum
• Kadis PUPR Jombang (Bayu Pancoroadi) Pimpin Roadshow Sidak Cipta Kondisi Jelang lebaran