Ketua DPRD Jombang Jelaskan Peran Strategis Pokir dalam Menjawab Aspirasi Warga
teamkabaronline
2 min read
Ketua DPRD Jombang Soroti Peran Strategis Pokir dalam Menjawab Aspirasi Warga
Team Kabar Online – Komitmen memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD kembali ditegaskan pimpinan parlemen daerah. Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Hadi Atmaji, menilai hubungan harmonis antara dua unsur penyelenggara pemerintahan tersebut menjadi fondasi utama dalam menentukan arah kebijakan strategis daerah.
Menurutnya, Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD memiliki posisi vital sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan resmi yang dirumuskan pemerintah. Dokumen tersebut, lanjutnya, bukan sekadar kumpulan usulan, melainkan panduan strategis bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan warga.
Pokir sebagai Penentu Arah Kebijakan
Dalam penjelasannya, Hadi memaparkan sejumlah alasan mendasar mengapa Pokir menjadi elemen penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
1. Aspirasi Publik Tetap Terjaga
Ia menekankan bahwa perencanaan berbasis data statistik saja belum cukup untuk menggambarkan kondisi riil masyarakat. Kehadiran anggota DPRD di daerah pemilihan (dapil) memungkinkan penyerapan persoalan yang tidak selalu tercatat dalam angka-angka formal.
”Pokir memastikan pembangunan tidak hanya berdasarkan data di atas kertas, tapi mencerminkan kebutuhan nyata yang dirasakan warga,” tegasnya.
Baca Juga :
- Study Banding DPRD Jombang ke Gunungkidul
- DPRD Soroti Kembalinya Lapak Tak Resmi di Area Pasar Ploso
- Komisi A DPRD Jombang Desak Solusi Lahan untuk Percepat Pembangunan KDMP
2. Wujud Demokrasi yang Inklusif
Melalui agenda reses, masyarakat memiliki ruang resmi untuk menyampaikan harapan dan kebutuhan mereka. Hadi memandang partisipasi publik sebagai tolok ukur kualitas demokrasi di tingkat daerah. Dengan adanya Pokir, proses pembangunan tidak bersifat elitis, melainkan terbuka dan partisipatif.
3. Penguatan Transparansi Melalui SIPD-RI
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) kini menjadi instrumen pengawasan terhadap seluruh usulan Pokir. Setiap pengajuan tercatat secara digital, sehingga meminimalkan potensi penyalahgunaan atau manipulasi anggaran.
Kontribusi terhadap IPM dan Efektivitas Anggaran
Lebih jauh, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menilai keberadaan Pokir berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Jombang. Banyak usulan legislatif, kata dia, menyasar sektor-sektor mendasar seperti fasilitas pendidikan desa dan layanan kesehatan tingkat lokal yang kerap luput dari prioritas teknokratik.
”Jika Pokir dikelola dengan baik, penggunaan sumber daya daerah akan jauh lebih optimal. Efisiensi tercapai karena uang rakyat kembali ke rakyat dalam bentuk program yang tepat guna,” tambah Hadi.
Optimisme pun disampaikan terkait masa depan tata kelola pemerintahan daerah. Dengan sinkronisasi yang solid antara Pokir DPRD dan rencana kerja OPD, roda pembangunan diyakini dapat bergerak lebih adil, adaptif, serta responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat Jombang. Timred
Baca Juga :
3 thoughts on “Ketua DPRD Jombang Jelaskan Peran Strategis Pokir dalam Menjawab Aspirasi Warga”
Comments are closed.