Jombang Perkuat Integrasi Data, Teken MoU Strategis dengan Pemprov Jatim dan BPS

Team Kabar Online – Pemerintah Kabupaten Jombang mengikuti penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Badan Pusat Statistik (BPS) RI, serta 37 pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Timur bersama BPS daerah.

Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Hotel Mercure Malang pada Kamis (20/11/2025) tersebut menegaskan pentingnya penguatan pemanfaatan data dalam mendukung arah pembangunan daerah.

Penandatanganan MoU itu menghadirkan tokoh nasional dan regional seperti Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Kehadiran pimpinan daerah dan kepala BPS kabupaten/kota memperlihatkan komitmen kolektif dalam membangun ekosistem data yang lebih andal dan terintegrasi.

Wakil Bupati Jombang Salmanudin M. Salmanudin, S.Ag., M.Pd., mewakili Kabupaten Jombang untuk menandatangani nota kesepakatan bersama BPS Kabupaten Jombang. Kepala Dinas Sosial, Kepala Bappeda, dan Kepala Dinas Kominfo turut mendampingi sebagai perangkat daerah yang berperan dalam pengelolaan data sektoral.

Langkah ini memperkuat fokus pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas data sebagai dasar kebijakan publik yang lebih akurat dan responsif.

Pemutakhiran DTSEN Jadi Fokus Kolaborasi Pemda dan BPS

Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menekankan perlunya sinergi kuat antara pemerintah daerah dan BPS dalam pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

**Jombang Perkuat Integrasi Data, Teken MoU Strategis dengan Pemprov Jatim dan BP**S

Ia menyampaikan bahwa kualitas data yang akurat akan membuat intervensi pemerintah lebih tepat sasaran dan berdampak nyata. Ia juga menilai kesesuaian data dengan kondisi lapangan akan memudahkan integrasi antara program pusat dan daerah, sehingga dapat menghindari ego sektoral.

Ia menyebut MoU antara pemda dan BPS se-Jawa Timur sebagai langkah strategis dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN. Menurutnya, data nasional sudah menunjukkan peningkatan ketepatan dibanding beberapa bulan sebelumnya, meskipun masih perlu penyempurnaan.

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan bahwa kerja sama penguatan data di Jawa Timur menjadi pendorong percepatan pemutakhiran DTSEN pada seluruh kabupaten/kota.

Ia menjelaskan bahwa BPS bekerja bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan aplikasi Singosari, yakni dashboard data potensi desa yang dapat digunakan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa. Amalia menyatakan bahwa platform tersebut bisa dimanfaatkan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan berbasis data.

Jombang Siapkan Penguatan Data Sektoral dan Harmonisasi Kebijakan

Wakil Bupati Jombang Salmanudin menegaskan bahwa peningkatan kualitas data merupakan kebutuhan fundamental bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Jombang. Ia menilai sektor pertanian, UMKM, perdagangan, hingga industri kreatif membutuhkan data sektoral yang lebih presisi agar kebijakan yang dibuat tepat sasaran.

MoU yang diteken juga membuka peluang bagi Kabupaten Jombang untuk memperkuat harmonisasi data antarperangkat daerah agar sesuai dengan standar provinsi dan nasional. Keterlibatan Kepala Dinsos, Bappeda, dan Dinas Kominfo menjadi penopang dalam menyiapkan kesiapan daerah menuju pengelolaan data yang terintegrasi.

Upaya harmonisasi tersebut diharapkan mempercepat sinkronisasi perencanaan pembangunan sehingga seluruh kebijakan daerah dapat mendukung agenda strategis Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun pemerintah pusat.

Sebagai langkah lanjutan, BPS RI akan memberikan pendampingan teknis, meningkatkan kapasitas SDM statistik daerah, dan memperkuat koordinasi dalam pengelolaan data sektoral. Kabupaten Jombang menjadi salah satu daerah yang diproyeksikan mampu mengakselerasi penerapan data terintegrasi sebagai dasar penguatan pembangunan daerah. Tim-Red

Post Views: 32