Komisi D DPRD Jombang Desak Disnaker Matangkan Usulan UMK Jombang 2027 -

Jombang – Team Kabar Online

Pengusulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jombang 2027 belum memasuki tahap penghitungan. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jombang masih menunggu regulasi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terkait formula penetapan upah minimum.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Komisi D DPRD Jombang. Melalui rapat dengar pendapat (RDP) bersama Disnaker beberapa waktu lalu, dewan meminta agar persiapan pengusulan UMK dilakukan secara matang dan sesuai tahapan. Terlebih, pembahasan upah minimum menyangkut kesejahteraan pekerja dan kepentingan masyarakat luas.

Sekretaris Komisi D DPRD Jombang Rahmat Agung Saputra mengatakan, pihaknya ingin memastikan sejauh mana kesiapan Disnaker dalam mengusulkan besaran UMK 2027. Menurutnya, proses tersebut perlu mendapat perhatian serius agar tidak terkendala ketika memasuki tahapan penetapan.

“Kami ingin tahu proses usulan UMK di Jombang sejauh mana. Ini sudah mendekati akhir tahun. Kami tidak ingin ada permasalahan terkait usulan upah, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujarnya. Minggu 8 November 2026.

Dari hasil koordinasi tersebut, Komisi D mendapat informasi bahwa UMK Jombang 2027 berpeluang mengalami kenaikan. Namun, besaran kenaikannya belum dapat diketahui karena masih menunggu regulasi pemerintah pusat sebagai dasar penghitungan.

Komisi D mendapat informasi bahwa UMK Jombang 2027 berpeluang mengalami kenaikan. Namun, besaran kenaikannya belum dapat diketahui karena masih menunggu regulasi pemerintah pusat sebagai dasar penghitungan.

“Disampaikan kepala Disnaker, kemungkinan ada kenaikan. Hanya saja, besarannya pasti masih menunggu aturan tersebut,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Disnaker Jombang Isawan Nanang Risdiyanto membenarkan bahwa hingga kini pihaknya belum melakukan penghitungan usulan UMK 2027. Pasalnya, formula penghitungan upah minimum yang akan menjadi acuan masih menunggu regulasi dari Kemenaker.

Isawan menjelaskan, Disnaker Jombang sebelumnya telah dipanggil pemerintah provinsi untuk membahas persiapan pengusulan UMK. Namun, dalam koordinasi tersebut, pemerintah provinsi tetap mengarahkan agar daerah menunggu terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker).

“Untuk usulan UMK kemarin kami sudah dipanggil provinsi. Tapi tetap arahan dari provinsi menunggu regulasi dari Permenaker untuk formulasi perhitungannya,” jelasnya.

Ia menegaskan, regulasi tersebut menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan besaran usulan UMK. Karena itu, Disnaker belum bisa menetapkan angka yang akan diajukan untuk UMK Jombang 2027.

“Jadi kami masih belum melakukan perhitungan usulannya,” pungkasnya.