teamkabaronline 
Study Banding DPRD Jombang ke Gunungkidul
Team Kabar Online- Jombang, Komisi A DPRD Jombang melakukan kunjungan kerja ke Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.Agenda tersebut dalam Upaya percepatan pembangunan Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) karena Daerah tersebut dinilai relatif lebih siap dalam penyediaan lahan, meski pembangunan fisik gerai belum sepenuhnya rampung.
Pada kunjungan tersebut, rombongan dewan memperoleh gambaran bahwa dari total 114 desa di Gunungkidul, hampir seluruhnya telah menyiapkan lahan untuk KDKMP. Namun demikian, realisasi pembangunan gerai masih berlangsung bertahap. “Secara umum desa-desa di Gunungkidul sudah siap lahannya. Walaupun pembangunannya belum semua selesai,” ungkap Kartiyono anggota Komisi A.
Pemanfaatan lahan di Gunungkidul tetap mengacu pada regulasi yang berlaku. Lahan yang masuk kategori perlindungan, termasuk yang tercantum dalam Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B/PLP2B), tidak dapat digunakan untuk pembangunan gerai koperasi. “Kalau masuk PLP2B, lahannya tidak bisa dipakai. Tetap harus patuh aturan,” jelasnya.
Baca Juga:
- Apel Pagi Awal Puasa, Disdik Kabupaten Kediri Dipimpin Langsung Kepala Dinas
- Perjuangan Pemkab Jombang Berbuah Hasil, Perbaikan Total Jalan Nasional Segera Dimulai
- Genap Satu Tahun Kepemimpinan, Warsubi–Salmanudin Gelar Doa dan Tasyakuran di Pendopo Jombang
Kondisi tersebut dibandingkan dengan Jombang yang menghadapi tantangan lebih kompleks. Ketersediaan lahan dinilai masih menjadi kendala utama di banyak desa. Selain jumlah lahan LP2B yang lebih luas, karakter geografis juga berpengaruh besar.
Di Gunungkidul, wilayah hutan justru banyak berada di sepanjang jalan utama, sehingga aksesibilitas tidak menjadi persoalan serius. Sebaliknya, di Jombang, tanah kas desa mayoritas berupa lahan pertanian yang lokasinya jauh dari jalan dan kerap masuk kawasan dilindungi. “Di Jombang, tanah kas desa kebanyakan lahan pertanian, jauh dari akses jalan, dan rata-rata masuk LP2B. Ini yang membuat desa kesulitan,” ujarnya.
Persoalan tersebut memunculkan aspirasi dari kepala desa agar ketentuan dari pemerintah pusat lebih fleksibel. Tidak semua desa memiliki lahan strategis sesuai petunjuk teknis yang diatur dalam instruksi presiden (inpres).
“Harapan desa, regulasi pusat jangan terlalu kaku. Kondisi tiap desa berbeda, tidak semuanya punya lahan,” tambahnya.Kartiyono menilai, penggunaan aset desa maupun aset daerah tetap harus mengikuti ketentuan perundang-undangan. Setiap lokasi wajib diteliti lebih dulu, baik dari peta lahan dilindungi maupun rencana detail tata ruang (RDTR).
“Tidak bisa asal pakai aset desa atau pemkab. Harus dilihat dulu masuk kawasan apa,” tegasnya.
DPRD juga menyinggung informasi yang pernah beredar terkait kemungkinan adanya aturan khusus bagi desa yang benar-benar tidak memiliki lahan. Namun hingga kini, regulasi lanjutan tersebut belum terbit. “Dulu sempat ada wacana aturan tambahan kalau desa tidak punya lahan. Tapi sampai sekarang belum ada, jadi tetap pakai aturan lama,” katanya.
Kartiyono berharap desa tetap berupaya mencari lokasi yang memenuhi ketentuan. Di sisi lain, pemerintah pusat juga diminta mempertimbangkan kearifan kebijakan agar program strategis nasional tersebut tidak terhambat persoalan teknis di daerah.
“Desa tetap harus mencari solusi. Akan tetapi pemerintah pusat juga perlu bijak melihat realitas di lapangan….(Team-red)
Bacaan Lainya: