Jombang Jadi Pelopor Nasional Program “Miskin Ekstrem Pasti Kerja”, Pemerintah Bidik Nol Kemiskinan Ekstrem 2026

Team Kabar Online – Pemerintah pusat memulai langkah konkret pengentasan kemiskinan ekstrem dengan meluncurkan Kick Off Piloting Program “Miskin Ekstrem Pasti Kerja” di Kabupaten Jombang.

Kegiatan tersebut berlangsung di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Badang, Kecamatan Ngoro, pada Senin (29/12) pagi.

Peluncuran program ini menandai implementasi langsung Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Pemerintah menunjuk Jombang sebagai daerah percontohan nasional karena kesiapan daerah dan kuatnya dukungan lintas sektor.

Baca Juga :

• UMK Jombang Tahun 2026 Dipastikan Naik 5,86%, Kadisnaker “Apresiasi dan Terimakasih Untuk Semua”
• Dana Pengadaan Tanah Sekolah Rakyat Cair, Kadinsos “Bukti Kongkret Keseriusan Pemkab Jombang”
• KKM Desa Janti Tunjukkan Aksi Nyata: Mahasiswa Universitas Darul ‘Ulum Jombang Pasang Trash Barrier untuk Selamatkan Sungai
• Pemkab Jombang Percepat Sertifikasi Aset Daerah, BPKAD dan BPN Turun Langsung ke Lapangan

Pemberdayaan Jadi Fokus Utama Pengentasan Kemiskinan

Mewakili Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dr. Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si., Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Prof. Dr. Ir. Nunung Nuryartono, M.Si., menegaskan bahwa pemerintah kini menggeser pendekatan bantuan sosial ke arah pemberdayaan produktif yang berkelanjutan.

Program “Miskin Ekstrem Pasti Kerja” memastikan setiap alokasi anggaran negara menghasilkan dampak nyata berupa pekerjaan dan penghasilan tetap. Pemerintah memberikan pelatihan intensif kepada masyarakat miskin ekstrem, lalu langsung menempatkan mereka sebagai tenaga kerja di unit-unit SPPG.

Melalui skema tersebut, Kemenko PM menargetkan penyerapan hingga 1,5 juta tenaga kerja secara nasional selama periode 2025–2026. Di Kabupaten Jombang, sebanyak 300 warga telah mengikuti pelatihan dan siap bekerja dengan estimasi penghasilan sekitar Rp2 juta per bulan.

“Jombang menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrem bisa dihentikan. Dengan pendapatan yang stabil, keluarga memiliki daya tahan ekonomi dan daya beli yang lebih baik,” ujar Prof. Nunung.

Baca Juga : Pastikan Natal Aman dan Damai, Bupati Warsubi Sambangi Gereja dan Pos Pantau Nataru

Ekosistem Lokal Dorong Perputaran Ekonomi Daerah

Selain membuka lapangan kerja, program ini turut menggerakkan ekonomi lokal. Pemerintah mengintegrasikan kebutuhan bahan baku dapur SPPG dengan petani dan pedagang sekitar wilayah operasional. Skema tersebut menciptakan rantai ekonomi kerakyatan yang melibatkan pelaku usaha mikro secara langsung.

Kemenko PM mengapresiasi model kolaborasi yang terbangun di Jombang karena mampu memperluas dampak program hingga ke sektor pertanian dan perdagangan lokal. Menurut Prof. Nunung, pendekatan ini membuat pemberdayaan berjalan lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

Dalam arahannya, Kemenko PM menyampaikan empat fokus utama kepada pemerintah daerah, yakni mendorong sekolah dan madrasah sebagai sarana pembentukan karakter mandiri, memfasilitasi sertifikasi bagi usia produktif, memastikan keluarga miskin terserap di setiap unit SPPG, serta memperkuat akurasi data sosial ekonomi agar program tepat sasaran.

“Bangsa yang besar lahir dari rakyat yang berdaya. Jombang membuktikan sinergi kuat, dan pola ini akan direplikasi di daerah lain,” tegas Prof. Nunung.

Baca Juga : Gubernur Jawa Timur Apresiasi Bupati Jombang atas Kinerja Evaluasi Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Pemkab Jombang Siap Kawal Target Nol Persen Kemiskinan Ekstrem

Wakil Bupati Jombang, Salmanudin, yang mewakili Bupati Jombang Warsubi, menyambut positif pelaksanaan program strategis tersebut. Pemerintah daerah menilai program ini membuka jalan nyata bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk keluar dari jerat kemiskinan.

Pemerintah Kabupaten Jombang menargetkan 300 penerima manfaat yang akan ditempatkan di tujuh unit SPPG yang tersebar di Kecamatan Bareng, Diwek, Ngoro, dan Jombang. Salmanudin menegaskan komitmen daerah untuk mengawal pelaksanaan program agar berjalan optimal dan berkelanjutan.

Wakil Bupati juga mendorong seluruh peserta pelatihan memanfaatkan kesempatan ini secara maksimal demi memperbaiki taraf hidup keluarga. Pemerintah daerah, lanjutnya, siap bersinergi dengan pemerintah pusat demi mewujudkan target kemiskinan ekstrem nol persen pada 2026.

Sebagai simbol dimulainya program, panitia menyerahkan sertifikat pelatihan kepada peserta serta sertifikat penyerapan tenaga kerja kepada pengelola SPPG. SPPG Jombang Ngoro Badang tercatat menyerap 60 tenaga kerja, sedangkan SPPG Jombang Bareng Banjaragung menyerap 50 tenaga kerja dari keluarga miskin ekstrem.

Rangkaian kegiatan diakhiri dengan pengguntingan pita dan peninjauan langsung fasilitas dapur SPPG oleh jajaran Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Badan Gizi Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Pemerintah Kabupaten Jombang. Dapur SPPG Ngoro Badang dijadwalkan mulai beroperasi penuh pada 8 Januari 2026.

Dengan dimulainya proyek percontohan di Jombang, pemerintah optimistis target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2026 dapat tercapai melalui kolaborasi lintas sektor yang konsisten dan berkelanjutan. Tim-Red