DPRD Jombang Desak Pemkab Cari Solusi Konkret Atasi Krisis Pasar Perak

Team Kabar Online – Pasar Perak di Kecamatan Perak, Jombang, terus mengalami keterpurukan.

Kondisi ratusan lapak dan kios yang dibangun dengan anggaran miliaran rupiah kini terbengkalai, membuat DPRD Jombang turun tangan menyoroti persoalan tersebut.

Ketua Komisi B DPRD Jombang, Anas Burhani, menegaskan bahwa pemerintah kabupaten harus segera mengambil langkah nyata.

Baca Juga : DPRD Jombang Soroti Kualitas Program MBG, Temuan Nasi Basi hingga Susu Bermasalah

Menurutnya, tanpa penanganan serius, pasar tradisional ini bisa bernasib sama dengan Pasar Ngrawan yang kini sepi aktivitas.

“Kami akan mendorong dinas terkait untuk segera menuntaskan masalah ini. Pasar tradisional bukan hanya tempat jual beli, tetapi juga ruang hidup bagi banyak pedagang kecil. Penanganannya tidak boleh setengah-setengah,” ujarnya, Rabu (10/9).

Baca Juga : DPRD Jombang Bahas 12 Raperda Strategis dalam Prolegda 2025

Rencana Pemanggilan Dinas dan Pedagang

Komisi B DPRD Jombang juga berencana memanggil Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) serta perwakilan pedagang untuk duduk bersama mencari jalan keluar.

Menurut Anas, langkah koordinasi tersebut segera dikomunikasikan dengan seluruh anggota Komisi B.

“Kami ingin ada pembahasan menyeluruh bersama dinas dan pedagang agar masalah ini tidak berlarut-larut,” tegasnya.

Baca Juga : Warsubi Tegaskan Job Fit Pejabat Jombang Bebas Jual Beli Jabatan

Pasar Perak Masih Sepi Pengunjung

Pantauan di lapangan menunjukkan kondisi pasar semakin memprihatinkan. Banyak kios dan los dibiarkan kosong hingga berdebu.

Bahkan, spanduk peringatan yang dipasang sejak Mei 2024 agar pedagang segera menempati lapak tidak digubris.

Sebaliknya, para pedagang lebih memilih berjualan di pinggir jalan yang dinilai lebih ramai pembeli.

276 Lapak Tak Beroperasi

Kabid Sarana Perdagangan dan Bapokting Disdagrin Jombang, Yustinus Harris Eko Prasetijo, mengakui pasar tersebut banyak ditinggalkan pedagang. Saat ini terdapat 276 lapak yang tidak beroperasi, terdiri atas 131 kios dan 145 los.

Ia menambahkan, berbagai langkah sudah ditempuh, mulai dari sosialisasi, pemasangan spanduk, hingga penyampaian surat pemberitahuan resmi.

“Kami sudah mengingatkan pedagang. Jika lapak tidak ditempati, kewenangannya otomatis kembali ke Disdagrin,” jelasnya, Selasa (9/9).

Khawatir Nasib Pasar Terulang

Anas menambahkan, persoalan ini sudah pernah disampaikan sejak awal tahun 2025, namun hingga kini belum ada perkembangan berarti.

Ia mengingatkan agar Pasar Perak tidak bernasib sama dengan Pasar Ngrawan yang terbengkalai dan ditinggalkan pedagang. Tim- Red